TUBERSMEDIA.COM – Gubernur Yulius Komaling Perkuat Kolaborasi Daerah dan Pusat Jalankan Program Makan Bergizi Gratis di Sulut
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mengambil langkah konkret dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Gubernur Yulius Selvanus Komaling menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh anak di Bumi Nyiur Melambai mendapatkan akses gizi seimbang melalui sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Program MBG yang digelar di Kantor Gubernur Sulut, Selasa (28/10/2025). Rakor tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Letjen TNI (Purn) Dadang Hendrayudha, Wakil Gubernur Sulut, Forkopimda, serta bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara.
Dalam arahannya, Gubernur Yulius menyebut bahwa MBG bukan hanya urusan penyediaan makanan, tetapi merupakan gerakan strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sulawesi Utara.
“Program ini tidak hanya tentang memberi makan, tapi tentang menyiapkan masa depan. Kita ingin anak-anak Sulut tumbuh sehat, cerdas, dan produktif agar mampu bersaing menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Yulius.
Meski demikian, Gubernur juga menyoroti masih adanya sejumlah daerah yang belum memiliki penerima manfaat MBG. Ia meminta agar hal tersebut menjadi perhatian bersama.
“Ada kabupaten dan kota yang masih mencatat nol penerima manfaat. Ini harus segera ditangani. Kami butuh dukungan BGN agar program ini bisa menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Deputi BGN Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sulut dalam menyiapkan pelaksanaan program ini. Ia menegaskan bahwa BGN siap memperkuat koordinasi, pendampingan teknis, dan pengawasan di lapangan.
“Kami melihat Sulut sangat responsif. Ini menjadi contoh bagaimana daerah mampu bergerak cepat mendukung kebijakan nasional,” ungkapnya.
Rakor tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan penting, di antaranya penguatan koordinasi lintas sektor, validasi data penerima manfaat secara terpadu, serta optimalisasi pemantauan pelaksanaan di daerah.
