TUBERSMEDIA.COM – Ratusan sopir dump truck dari berbagai wilayah di Sulawesi Utara menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sulut, Jalan Raya Manado-Bitung, Kelurahan Kairagi I, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Senin (29/9/2025). Aksi ini merupakan bentuk keresahan para sopir terkait kelangkaan dan sulitnya akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang mereka butuhkan untuk operasional harian.
Rombongan sopir ini berasal dari Manado, Minahasa Utara (Minut), Bitung, Tomohon, Tondano, hingga Minahasa Tenggara. Mereka menyuarakan tuntutan yang sama: agar penyaluran solar subsidi di wilayah Sulawesi Utara dipastikan tepat sasaran, transparan, dan bebas dari dugaan praktik penyalahgunaan.
Aksi tersebut diterima oleh jajaran DPRD Sulawesi Utara, dipimpin oleh Ketua Komisi II Inggried Sondakh, bersama sejumlah anggota legislatif antara lain Pricylia Rondo, Haji Abdul Gani, Hillary Tuwo, Roy Roring, Eugenie Mantiri, dan Jultje Maringka.
Dalam aksi tersebut, para sopir dump truck mengajukan tujuh poin tuntutan utama:
- Pemerintah bersama pihak terkait menentukan dan mengawasi beberapa SPBU khusus di setiap daerah (Manado, Minut, Bitung, Tomohon, Tondano, dan Mitra) untuk memastikan penyaluran solar subsidi tepat sasaran.
- Mendesak pencopotan pimpinan BPH Migas dan Pertamina Wilayah Sulut jika dianggap tidak mampu melakukan fungsi pengawasan.
- Meminta Kapolda Sulut memperketat pengawasan SPBU karena adanya dugaan penyalahgunaan solar subsidi oleh oknum petugas pengisian.
- Pembentukan tim pengawasan BBM solar subsidi yang melibatkan BPH Migas, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan perwakilan organisasi sopir dump truck.
- Pertamina diminta mempermudah proses pendaftaran dan penggunaan barcode solar subsidi bagi kendaraan angkutan material.
- Bila kelangkaan masih terjadi, para sopir mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar.
- Meminta kemudahan pengurusan izin galian C, karena sektor tersebut menjadi sumber pendapatan utama sopir angkutan material.
Anggota DPRD Sulut, Haji Abdul Gani, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan para sopir akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi.
“Aspirasi dari para sopir dump truck ini akan kami tampung dan perjuangkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD Sulut akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi yang akan melibatkan berbagai pihak, antara lain TNI, Polri, Pertamina, pemerintah daerah, dan perwakilan sopir dump truck.
“Kami berharap masalah ini segera menemukan jalan keluar terbaik, sehingga para sopir dapat kembali bekerja dengan baik,” tambahnya.
Kelangkaan solar subsidi di Sulawesi Utara bukan hanya berdampak pada supir dump truck, namun juga pada sektor konstruksi, logistik, dan ekonomi daerah. Dump truck menjadi tulang punggung distribusi material bangunan dan infrastruktur. Ketika mereka terhambat, proses pembangunan bisa melambat, bahkan terhenti. Oleh sebab itu, penyelesaian masalah ini membutuhkan koordinasi lintas instansi dan pengawasan ketat terhadap distribusi BBM.
