TUBERSMEDIA.COM – Dalam upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling (YSK) menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara, John Wiclif Aufa, A.Ptnh., di Wisma Negara Bumi Beringin, Kamis (30/10/2025).
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kerja sama. Keduanya berdiskusi mengenai berbagai agenda penting yang menjadi perhatian bersama, mulai dari percepatan sertifikasi aset milik pemerintah provinsi, optimalisasi tata ruang, hingga peningkatan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.
Gubernur Yulius menegaskan bahwa pengelolaan pertanahan yang baik adalah pondasi penting bagi pembangunan daerah. Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPN harus terus diperkuat agar seluruh proses pembangunan di Sulawesi Utara berjalan tertib, legal, dan berpihak kepada rakyat.
“Pemerintah Provinsi sangat mendukung langkah BPN dalam mempercepat legalitas aset dan sertifikasi tanah masyarakat. Kita ingin pembangunan di Sulawesi Utara memiliki dasar hukum yang kuat dan memberi kepastian bagi masyarakat,” tutur Gubernur Yulius.
Gubernur juga mengapresiasi kerja keras BPN dalam mendorong program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terus diperluas jangkauannya hingga ke wilayah pelosok.
Menurutnya, program ini menjadi wujud nyata negara hadir memberikan kepastian hukum bagi rakyat kecil.
Di sisi lain, Kepala BPN Sulut John Wiclif Aufa menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemprov Sulut terhadap berbagai program pertanahan. Ia menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memperkuat koordinasi dalam hal penataan aset daerah, penyelesaian konflik lahan, dan pengembangan sistem administrasi pertanahan yang modern.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan tanah lebih tertib, transparan, dan efisien. Percepatan sertifikasi aset daerah juga menjadi fokus utama kami,” ujar Aufa.
Selain membahas program teknis, audiensi ini juga menyoroti pentingnya integrasi data pertanahan dan sistem informasi geospasial. Langkah tersebut diyakini dapat memperkuat dasar perencanaan pembangunan yang lebih presisi, menghindari tumpang tindih lahan, serta meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan.
Menutup pertemuan, Gubernur Yulius menyampaikan optimismenya bahwa kerja sama ini akan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan kepastian hukum, mendorong investasi, dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
“Kita ingin Sulawesi Utara tumbuh dengan tata kelola pertanahan yang kuat dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Gubernur Yulius.
