TUBERSMEDIA.COM – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja, Jumat (22/8/2025). Hadir dalam rapat tersebut, antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPSDM, Dinas Sosial, dan Dinas Perpustakaan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Louis Carl Schramm, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka sinkronisasi usulan masing-masing SKPD dengan pembahasan di Badan Anggaran.
“Kita lakukan sinkronisasi usulan masing-masing SKPD di Badan Anggaran,” ujar Louis usai rapat.
Dalam kesempatan itu, Schramm menyoroti secara khusus program Dinas Kebudayaan yang mengalokasikan Rp1,5 miliar untuk distribusi bantuan alat musik tradisional Kolintang. Ia menegaskan agar program tersebut tidak hanya terfokus pada satu jenis alat musik.
“Jangan terfokus pada Kolintang saja. Di wilayah Nusa Utara, ada juga alat musik tradisional lain yang harus diperhatikan,” kata Louis.
Menurut Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulut ini, setiap daerah di Sulawesi Utara memiliki alat musik tradisional berbeda. Karena itu, kebijakan pelestarian budaya harus mempertimbangkan keragaman tersebut.
“Saya sudah menghitung, mungkin hanya 81 kecamatan yang memang membutuhkan Kolintang. Ada juga alat musik lain, seperti orkestra lokal, alat musik ‘Bia’ dari cangkang keong, dan sebagainya,” jelasnya.
Schramm menegaskan bahwa pengelolaan APBD harus tepat guna dan tepat sasaran. Ia mencontohkan, tidak semua wilayah cocok menerima bantuan Kolintang.
“Misalkan di Bolaang Mongondow, ngoni mo kase Kolintang? Kalau di Minahasa memang cocok karena Kolintang sudah mendunia. Tapi tiap daerah punya budaya berbeda. Harus ada asas keadilan dan pemerataan di sini,” tegasnya.
Meski memberi catatan kritis, Louis tetap mengapresiasi capaian kinerja SKPD mitra Komisi IV.
“Rata-rata SKPD mitra Komisi IV realisasi anggarannya sudah bagus, berada di atas 50%,” ungkapnya.
Dengan catatan ini, DPRD Sulut menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang tidak hanya mengejar target serapan, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat Sulawesi Utara.
