BITUNG | TUBERSMEDIA.COM — Pemandangan sejumlah kursi undangan yang kosong dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Lapangan Kantor Wali Kota Bitung, Rabu (28/10/2026), menjadi sorotan. Di tengah momentum yang menegaskan semangat persatuan dan tanggung jawab generasi muda, kehadiran sejumlah pejabat yang diundang justru dinilai belum maksimal.
Upacara yang dipimpin langsung Wali Kota Bitung Hengky Honandar, S.E., selaku inspektur upacara itu dihadiri unsur aparatur sipil negara (ASN), pelajar, mahasiswa, TNI-Polri, serta organisasi kepemudaan. Namun, sejumlah kursi yang disediakan bagi tamu undangan tampak tidak terisi.
Sorotan muncul karena undangan kegiatan tersebut, berdasarkan keterangan pihak penyelenggara, telah disampaikan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bitung, mulai dari eselon II hingga eselon III A.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bitung, Serry Pangkung, S.E., saat dikonfirmasi seusai upacara membenarkan bahwa undangan telah ditujukan kepada pejabat pada jenjang tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai tingkat kehadiran dan komitmen pejabat dalam memenuhi agenda resmi pemerintahan. Meski alasan ketidakhadiran masing-masing pejabat belum diketahui, pemandangan kursi kosong tersebut menjadi catatan yang patut dievaluasi oleh pemerintah daerah.
Pemerhati Kota Bitung, Sany Kakauhe, menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, kehadiran pejabat dalam kegiatan resmi bukan sekadar memenuhi undangan atau menjalankan formalitas, melainkan juga mencerminkan disiplin, tanggung jawab, dan keteladanan sebagai aparatur pemerintah.
“Seharusnya teguran harus dilakukan. Ini bentuk pembangkangan yang harus diberi sanksi keras,” tegas Sany, Rabu (28/10/2026).
Ia meminta Wali Kota Bitung Hengky Honandar tidak mengabaikan persoalan tersebut. Menurutnya, perlu ada evaluasi terhadap pejabat yang tidak hadir agar kedisiplinan dalam mengikuti agenda resmi pemerintahan dapat ditegakkan secara konsisten.
“Wali Kota harus tegas menyikapi persoalan ini agar ke depan hal seperti ini tidak terjadi lagi,” ujarnya.
Sany menilai, momentum Hari Sumpah Pemuda semestinya menjadi pengingat bahwa pengabdian kepada bangsa harus tercermin dalam tindakan nyata. Karena itu, semangat persatuan, tanggung jawab, dan komitmen yang disampaikan dalam upacara perlu sejalan dengan perilaku para pejabat yang menjadi teladan masyarakat.
Evaluasi Kehadiran dan Penegakan Disiplin
Sorotan terhadap kursi undangan yang kosong ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Bitung, khususnya dalam memastikan partisipasi pejabat pada kegiatan resmi pemerintahan.
Namun, penilaian mengenai pelanggaran disiplin maupun pemberian sanksi perlu didasarkan pada verifikasi kehadiran, alasan ketidakhadiran, serta ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, evaluasi dapat dilakukan secara objektif dan proporsional.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun daerah. Keteladanan aparatur pemerintah menjadi bagian penting agar nilai-nilai yang disuarakan dalam upacara benar-benar tercermin dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sehari-hari.
Kini, publik menanti sikap dan langkah evaluasi dari Pemerintah Kota Bitung terhadap persoalan tersebut. (AK)
