Pemerintah Sulawesi Utara Fokus Pastikan Setiap Rupiah APBD 2025 Memberikan Manfaat untuk Masyarakat
TUBERSMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, saat memimpin Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di ruang rapat Kantor Gubernur Sulut pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan bahwa rapat EPRA menjadi agenda penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar berjalan sesuai target, serta mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara.
“Setiap rupiah yang kita belanjakan harus memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Yulius dengan tegas.
Ia menekankan, pengawasan realisasi anggaran bukan hanya tanggung jawab pimpinan daerah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kepala perangkat daerah untuk lebih serius memperhatikan pelaksanaan anggaran di masing-masing unit kerja.
Menurut Gubernur, melalui rapat evaluasi ini pemerintah bisa memperoleh gambaran yang jelas mengenai capaian realisasi anggaran. Dari sana, potensi masalah dapat diidentifikasi, dan langkah-langkah perbaikan bisa segera dirumuskan. “Mari kita jadikan rapat ini sebagai momentum untuk saling mengingatkan, saling memberikan masukan, dan mencari solusi atas setiap kendala yang dihadapi,” tambahnya.
Selain itu, ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk bekerja dengan penuh dedikasi. “Mari kita semua bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” tuturnya.
Rapat EPRA 2025 ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Sulut dalam memastikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar memberi kontribusi maksimal. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran disebut sebagai kunci kepercayaan publik dan keberhasilan pembangunan.
Langkah evaluasi ini juga sekaligus menjadi upaya menjaga efisiensi agar program pemerintah tidak hanya selesai secara administrasi, tetapi benar-benar memberi dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat luas, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik. (Wan)
