TUBERSMEDIA.COM — Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang membahas KUA-PPAS APBD Sulut Tahun 2026, Senin pekan ini, berubah menjadi forum penting ketika anggota Banggar dari Fraksi Partai Demokrat, Henry Walukow, SE, melontarkan pertanyaan mendalam terkait arah kebijakan Bank SulutGo (BSG) pada tahun 2025 dan 2026.
Sorotan Walukow bukan tanpa alasan. Berdasarkan analisisnya terhadap laporan kinerja bank, terdapat struktur pembiayaan yang dianggap tidak sehat dan berpotensi menimbulkan risiko bagi stabilitas likuiditas bank daerah kebanggaan Sulawesi Utara dan Gorontalo itu.
Henry Walukow menyoroti data kredit selama tahun lalu yang mencapai kurang lebih Rp15 triliun, di mana sekitar 92 persen disalurkan kepada ASN melalui kredit konsumtif. Menurutnya, orientasi kredit seperti ini mungkin tidak salah secara teknis, namun efek sampingnya harus dicermati secara serius.
Yang menjadi perhatian utamanya adalah struktur dana pihak ketiga BSG dari masyarakat. Sepanjang 2024, BSG memiliki sekitar Rp15 triliun dana masyarakat, dengan Rp11 triliun di antaranya berupa deposito jangka pendek, baik yang berjangka tiga bulan maupun 12 bulan.
“Ini bisa saya katakan bom waktu. Ketika dana tiga bulan dan 12 bulan itu ditarik atau jatuh tempo hampir bersamaan, maka sekitar Rp11 triliun akan harus dicairkan. Ini jelas mengancam likuiditas BSG,” tegas Henry yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sulut.
Henry kemudian menanyakan arah kebijakan direksi BSG untuk 2025–2026, terutama terkait strategi mengurangi mismatch antara dana jangka pendek dan kredit jangka panjang.
Menanggapi itu, Direktur Utama Bank SulutGo, Revino Pepah, memberikan apresiasi tinggi atas kajian legislator Demokrat tersebut.
“Ini bagus, dan pertanyaan layaknya bankir sertifikasi Level VII,” ungkap Pepah.
Pepah kemudian menjelaskan bahwa struktur dana jangka pendek memang mendominasi BSG, terutama deposito satu hingga tiga bulan. Meskipun demikian, ia menilai kondisi serupa juga terjadi di bank-bank lain.
“Jika dikaji dari aspek manajemen dana, memang ada mismatch antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit,” ujarnya.
Untuk mengatasi risiko mismatch tersebut, Pepah memaparkan bahwa BSG telah melakukan sejumlah langkah strategis.
Pertama, BSG menerbitkan obligasi senilai Rp750 miliar dengan tenor lima tahun, sehingga bank memiliki sumber dana jangka panjang yang lebih stabil.
Kedua, BSG juga mengakses pinjaman dari lembaga keuangan pemerintah dengan tenor 3 hingga 5 tahun, sehingga memperkuat kemampuan jangka menengah dan panjang dalam menjaga komposisi dana.
“Ini kita lakukan agar struktur dana jangka pendek dapat dijaga dengan mekanisme bridging di tingkat jangka menengah dan panjang,” jelas Pepah.
Selain itu, Pepah menyebut BSG telah menyiapkan strategi mitigasi likuiditas melalui kerja sama Many Market Line (MML) dengan beberapa bank besar nasional, seperti Bank Mandiri dan BNI.
“Jika sewaktu-waktu ada masalah likuiditas jangka pendek, kita dapat menarik dana melalui Many Market Line sebagai penyangga,” ujarnya.
Menurut Pepah, langkah ini menjadi bagian dari sistem pengamanan berlapis untuk memastikan BSG tetap stabil meski menghadapi tekanan penarikan dana deposito secara bersamaan.
