Manado, tubersmedia.com – Distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Sulawesi Utara menjadi sorotan serius. Polda Sulut bersama DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pertamina, Hiswana Migas, dan instansi terkait menggelar rapat koordinasi di Mapolda Sulut, Selasa (9/6/2026), untuk membahas antrean panjang di SPBU serta berbagai potensi penyimpangan.
Fokus utama rapat adalah penyalahgunaan barcode subsidi yang masih marak. Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut, Pricylia Rondo, mengapresiasi langkah proaktif Polda Sulut yang menginisiasi pengawasan bersama. Menurutnya, kehadiran semua pemangku kepentingan menunjukkan komitmen kolektif menyelesaikan masalah distribusi BBM subsidi.
“Kami sangat mengapresiasi Polda Sulawesi Utara, khususnya Direktur Reserse Kriminal Khusus beserta jajaran yang telah menginisiasi pertemuan ini. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan menjadi langkah konkret yang akan kami kawal bersama demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara,” ujar Pricylia.
Rapat menyepakati pengawasan intensif dalam beberapa pekan ke depan. Komisi II DPRD Sulut mendukung rencana operasi gabungan untuk mengecek kondisi distribusi di lapangan. Pricylia menegaskan, aparat kepolisian siap menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu.
“Tidak ada perlakuan berbeda terhadap siapa pun. Siapa saja yang terbukti melanggar aturan dalam penyaluran BBM subsidi harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, FX Winardi Prabowo, menyatakan pengawasan akan diperkuat dengan melibatkan masyarakat. Masih ditemukan modus jual beli barcode hingga penggunaan barcode yang tidak sesuai data kendaraan terdaftar.
Dengan kolaborasi lintas sektor, distribusi BBM subsidi di Sulut diharapkan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran. (jud/***)
