TUBERSMEDIA.COM – Sulawesi Utara kembali menjadi pusat perhatian nasional. Rabu, 19 November 2025, Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut menjadi lokasi penyelenggaraan Sarasehan Nasional Obligasi Daerah yang mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, serta berbagai lembaga keuangan terkemuka. Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus hadir sebagai Keynote Speaker, membawa mandat untuk menyuarakan data faktual dan arah pembangunan daerah.
Dalam forum ini, Gubernur Yulius menegaskan bahwa Sarasehan bukan sekadar pertemuan teknis, melainkan ruang penting untuk membaca ulang peluang pembiayaan pembangunan daerah.
“Pemimpin harus berani menghadapi persoalan dan mengambil keputusan dalam situasi sulit. Pemimpin tidak hanya hadir saat keadaan nyaman,” tegasnya.
Di hadapan peserta, Gubernur Yulius memaparkan kondisi fiskal Sulawesi Utara yang tengah menghadapi tekanan. Transfer ke Daerah (TKD) menurun tajam dari sekitar Rp14 triliun pada 2025 menjadi hampir Rp11 triliun pada 2026.
“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal bahwa daerah harus lebih kreatif dan berani mencari sumber pembiayaan baru,” ujarnya. Turunnya TKD membuat Sulut masuk kategori kapasitas fiskal rendah sesuai PMK No. 65 Tahun 2024.
Yulius Selvanus juga menyinggung klarifikasi terhadap dinamika pernyataan seorang anggota DPR RI, namun menegaskan bahwa Sulut tidak boleh menyerah. “Ini waktu kita menunjukkan daya tahan,” katanya.
Gubernur kemudian memaparkan kekuatan objektif Sulut sebagai modal masa depan. Dengan 73,25% wilayah berupa laut, luas 14,5 ribu km², serta jumlah penduduk 2,6 juta jiwa, Sulut memiliki fondasi demografis dan geografis yang kuat. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Filipina, berada di kawasan Asia Pasifik, serta berada di jalur penting ALKI II dan ALKI III, membuat Sulut berpeluang menjadi hub logistik dan ekonomi regional.
Ia juga menekankan kekuatan sosial masyarakat Sulut yang dikenal toleran dan memegang teguh nilai sitou timou tumoutou, manusia hidup untuk memanusiakan sesama — sebagai penopang stabilitas pembangunan jangka panjang.
Dalam forum yang difasilitasi oleh Badan Anggaran MPR RI, Gubernur Yulius menguraikan perbedaan antara obligasi daerah dan sukuk daerah, yang dibedakan berdasarkan prinsip syariah. Ia mengungkap bahwa obligasi merupakan opsi yang cocok untuk memperkuat pembiayaan pembangunan di tengah penurunan TKD.
“Negara-negara besar seperti Tiongkok, Jepang, Inggris, hingga Amerika Serikat telah menggunakan obligasi bahkan di level kota. Kita bukan memulai dari ruang kosong,” jelasnya. Ia juga menyinggung potensi tambang emas besar di Sulut sebagai elemen yang memperkuat keyakinan bahwa obligasi dapat memiliki daya tarik investor.
Gubernur memaparkan RPJMD Sulut 2025–2029 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,8–8,08% pada 2029, peningkatan daya saing daerah menjadi indeks 7,69, serta fokus pada ketahanan pangan, energi, dan air. “Semua target besar ini membutuhkan pembiayaan yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.
Di akhir sambutan, Yulius Selvanus berharap Sarasehan Nasional ini melahirkan rumusan visioner. “Kita perlu keberanian bersama untuk melompat lebih jauh. Sarasehan ini harus menghasilkan langkah nyata yang bermanfaat bagi Sulut dan Indonesia.”
Acara ini pun ditutup dengan apresiasi pemerintah daerah kepada Badan Anggaran MPR RI atas inisiatif menyatukan pemikiran strategis nasional melalui mekanisme obligasi daerah.
