Bitung – Tubersmedia.com
Pemerintah Kota Bitung menuntaskan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 kepada Kementerian Dalam Negeri sebelum batas waktu 31 Maret melalui aplikasi SILPPD. Kota Bitung bahkan menjadi daerah pertama di wilayah Sulawesi yang berhasil menyelesaikan pelaporan tersebut.
Sekretaris Daerah Kota Bitung, Rudi Theno, didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Rio Karamoy, mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelaporan secara tepat waktu.
“Bitung menjadi kota pertama di regional Sulawesi yang melaporkan LPPD,” ujar Rudi.
LPPD merupakan dokumen tahunan yang wajib disusun pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada pemerintah pusat. Penyusunannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020.
Dokumen tersebut memuat capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan sosial, hingga urusan pilihan seperti kelautan, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian. Selain itu, LPPD juga merangkum indikator kinerja utama seluruh organisasi perangkat daerah.
Dalam laporan yang disampaikan, Pemkot Bitung memaparkan berbagai capaian pembangunan sepanjang 2025, mulai dari kinerja makro daerah, pelayanan dasar, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, realisasi anggaran, hingga inovasi daerah.
Secara umum, kinerja makro Kota Bitung menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat 0,87 persen menjadi 77,57 pada 2025. Capaian itu melampaui rata-rata Provinsi Sulawesi Utara dan menempatkan Bitung dalam lima besar daerah dengan IPM tertinggi di provinsi tersebut.
Di sektor ekonomi, Bitung mencatat pertumbuhan sebesar 6,67 persen. Angka ini menjadikan Kota Bitung sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, sekaligus menjadi salah satu kontributor utama terhadap perekonomian provinsi.
Peningkatan juga terlihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang naik 10,71 persen menjadi Rp115,42 juta.
Sementara itu, indikator kesejahteraan masyarakat turut menunjukkan perbaikan. Persentase penduduk miskin turun dari 6,27 persen menjadi 5,81 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan menjadi 7,35 persen, sedangkan ketimpangan pendapatan yang diukur melalui rasio gini membaik dari 0,374 menjadi 0,364.
Pemkot Bitung menilai berbagai capaian tersebut mencerminkan peningkatan kualitas pembangunan daerah sepanjang 2025. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menaruh perhatian terhadap berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang masih perlu ditangani pada tahun-tahun mendatang.
(AK)
