Manado, tubersmedia.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bitung-Minahasa Utara (Minut) melaksanakan Reses II Masa Persidangan Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada awal Agustus 2026 ini menjadi wadah penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung di sejumlah titik.
Anggota DPRD Sulut, Hillary Julia Tuwo, S.E., M.Sos., memulai reses pada 3 Agustus 2026 di Tendeki. Masyarakat menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas, mulai dari perbaikan jalan, penyediaan bak sampah, perbaikan jaringan listrik, bantuan pupuk dan alat pertanian, hingga penyediaan air bersih.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi saya untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan tentu akan saya catat dan perjuangkan sesuai dengan kewenangan yang ada,” ujar Hillary.
Pada 4 Agustus 2026, Hillary melanjutkan reses di Kema. Warga menyoroti kondisi jalan provinsi yang rusak dan meminta pelebaran ruas jalan di sejumlah titik yang sempit dan rawan kecelakaan. Selain itu, masyarakat juga mengusulkan perbaikan drainase dan penanganan kawasan rawan banjir.
“Kita ingin pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Jalan yang baik, drainase yang berfungsi, akses pendidikan dan kesehatan yang semakin baik, serta dukungan terhadap sektor pertanian semuanya saling berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelas Hillary.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut, Henry Walukow, melaksanakan reses di Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara pada 2 Agustus 2026. Berbeda dengan model reses terbuka, Walukow memilih pendekatan langsung dengan menjemput hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa sebagai dasar kebutuhan prioritas warga.
“Kita tahu bersama anggaran yang masuk di Pemerintah Provinsi Sulut sangat minim, dan sangat sedikit menjawab kerinduan, aspirasi dari masyarakat. Kami berupaya melihat kebutuhan yang benar-benar prioritas,” ujar Walukow.
Dari hasil inventarisasi, persoalan infrastruktur masih mendominasi keluhan masyarakat Dimembe. Beberapa poin utama yang menjadi perhatian warga meliputi permohonan perbaikan akses jalan provinsi, pembangunan irigasi pertanian, perbaikan saluran air untuk mengantisipasi banjir, masalah ketersediaan pupuk, akses jalan perkebunan, hingga kelangkaan bahan bakar solar.
“Persoalan drainase mungkin belum terasa berdampak saat musim kemarau ini. Namun, ketika musim penghujan tiba, kerusakan drainase berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi permukiman warga,” ungkap Henry.
Camat Dimembe, Hansye Dengah, S.Sos., M.I.P., mengapresiasi aksi tanggap Henry Walukow dan berharap Pemprov Sulut memberikan perhatian ekstra bagi pembangunan di wilayahnya. “Seluruh jalur protokol di Kecamatan Dimembe merupakan jalan provinsi yang menjadi akses utama menuju Kawasan Pariwisata Super Prioritas (KPSP) Likupang. Karena itu, kami sangat mengharapkan perbaikan dan renovasi berkala dari pemerintah provinsi,” ungkap Hansye.
Seluruh aspirasi yang diterima selama reses akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui lembaga DPRD Sulawesi Utara, dengan tetap memperhatikan skala prioritas serta kewenangan pemerintah daerah. (*)
