Tomohon, tubersmedia.com – Pemerintah Kota Tomohon menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Potensi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kekeringan sebagai dampak musim kemarau dan fenomena El Nino di Kota Tomohon Tahun 2026, Kamis (27/8/2026).
Rakor yang berlangsung di Command Center Pemerintah Kota Tomohon tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Tomohon Sendy G. A. Rumajar, S.E., M.I.Kom., didampingi Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Tomohon Drs. O. D. S. Mandagi, M.A.P., serta Kepala Pelaksana BPBD Kota Tomohon Hengki Supit, S.I.P.
Kegiatan ini dihadiri para kepala perangkat daerah terkait, camat, serta lurah se-Kota Tomohon. Rakor tersebut menjadi langkah koordinasi pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan mengantisipasi potensi bencana selama musim kemarau.
Pemerintah Kota Tomohon menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar penanganan potensi Karhutla dan kekeringan dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.
Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Sulut Nomor 300.21/26.4512/SEKR-BPBD tanggal 22 Agustus 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan Karhutla serta larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Dampak Kekeringan di 4 Kelurahan dan 60 Persen Lahan Pertanian
Berdasarkan laporan sementara, empat kelurahan yang terdampak kekeringan sumber air bersih adalah Kelurahan Pangolombian, Pinaras, Lansot, dan Uluindano. PDAM Kota Tomohon melaporkan satu sumber mata air di Ranonekutu, Tomohon Timur, mengalami kekeringan, sementara sumber mata air lainnya mengalami penurunan debit air rata-rata 30–50 persen.
Dinas Pertanian Kota Tomohon juga melaporkan bahwa sekitar 60 persen lahan pertanian di Kota Tomohon terdampak kekeringan. Kondisi ini mengancam produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Instruksi Wawali Sendy Rumajar: Aktifkan Pos Kamling dan Laporkan Tiap Minggu
Wakil Wali Kota Sendy Rumajar menginstruksikan sejumlah langkah antisipasi dan penanganan kepada seluruh jajaran pemerintah kota. Para camat dan lurah diminta segera berkoordinasi dengan Babinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk membantu sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta melakukan kolaborasi penanganan secara gotong-royong (Mapalus).
Selain itu, camat dan lurah diinstruksikan untuk mengaktifkan pos kamling di kelurahan masing-masing sebagai bentuk patroli dan pemantauan, serta melakukan kerja bakti rutin di lahan-lahan yang sudah kering di wilayah masing-masing.
Wakil Wali Kota juga meminta seluruh camat dan lurah untuk segera melaporkan kejadian Karhutla dan data kekeringan sumber air bersih di lingkungan kelurahan masing-masing. Laporan secara berkala setiap minggu atau sewaktu-waktu setiap hari disampaikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Pengawasan dan Pencegahan Karhutla
Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar. Dinas Lingkungan Hidup diminta melakukan pengawasan ketat di lokasi TPA. Sementara Dinas Pertanian diminta mendata luasan lahan pertanian yang tidak dapat berproduksi akibat dampak kemarau.
Pembentukan dan pemberdayaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) hingga tingkat kelurahan juga menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat. Wakil Wali Kota mengoptimalkan peran masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan kejadian Karhutla, serta meningkatkan patroli dan pengawasan pada wilayah rawan.
“Segera lakukan koordinasi dengan Babinkamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk membantu sosialisasi dan edukasi pada masyarakat serta kolaborasi penanganan secara gotong-royong (Mapalus),” tegas Sendy Rumajar.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal penanganan terpadu dalam menghadapi dampak musim kemarau yang diperkirakan masih akan berlangsung beberapa waktu ke depan. (*)
