TUBERSMEDIA.COM – Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Provinsi Sulawesi Utara digelar bersama Aliansi Sopir Dumptruck Sulut, Hiswana Migas DPC Sulut, perwakilan Pertamina, stakeholder, serta unsur TNI dan Polri, bertempat di ruang Serbaguna DPRD Sulut, Selasa (30/9/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulut Royke R. Anter, didampingi anggota lintas komisi.
Pertemuan ini membahas persoalan kelangkaan solar bersubsidi di sejumlah SPBU, yang selama ini dikeluhkan para sopir dumptruck dan berdampak langsung pada aktivitas pekerjaan mereka. Banyak kendaraan truk pengangkut material terlantar di antrean panjang, bahkan berhenti beroperasi.
Perwakilan Aliansi Sopir Dumptruck Sulut, Reymon Tumbol, menyampaikan bahwa tuntutan mereka sederhana, yaitu kepastian ketersediaan solar bersubsidi.
“Jika tidak ada solar, kami tidak bisa bekerja. Bagaimana kami akan menghidupi keluarga di rumah,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, mengatakan RDP ini digelar untuk mencari titik temu terbaik agar distribusi solar dapat kembali berjalan normal.
“Kita berharap semua pihak dapat bekerja sama agar solusi yang akan diambil benar-benar efektif dan dapat dilakukan dengan baik demi kepentingan banyak orang,” jelas Anter.
Ia juga menyinggung adanya dugaan penyalahgunaan penyaluran solar di beberapa SPBU.
Dari hasil pembahasan, DPRD Sulut menyepakati tujuh rekomendasi penanganan masalah solar bersubsidi, antara lain:
- Pertamina diminta menangani permasalahan barcode dengan membuka booth pengaduan dan penyelesaian selama 2 hari untuk barcode di luar blokir, dan 3–5 hari untuk barcode terblokir.
- Pertamina diminta mengatasi antrean solar dalam 3 hari ke depan, serta melakukan evaluasi rutin tiap bulan.
- Pertamina bersama Biro Ekonomi Pemprov Sulut menghitung ulang kuota solar bersubsidi berdasarkan kebutuhan riil per wilayah.
- Tim Pengawasan Subsidi dipertajam dengan pembentukan Sub Tim Pengawasan Solar yang melibatkan DPRD, Pertamina, Hiswana, Polda, TNI, dan Pemprov.
- Pertamina diminta membuka data distribusi dan kuota harian per SPBU kepada DPRD secara berkala.
- Polda Sulut diminta menindak tegas penimbunan dan penyalahgunaan solar, TNI membantu pengawasan di titik rawan.
- Prioritas penyaluran solar bersubsidi difokuskan untuk sektor kritis seperti transportasi umum, pertanian, perikanan, dan logistik kebutuhan pokok.
RDP tersebut dihadiri anggota DPRD lintas komisi, termasuk: Royke R. Anter, Inggrid J.N.N. Sondakh, Pricylia Rondo, Nick A. Lomban, Yongki Limen, Priscilla C. Wurangian, Ruslan Abdul Gani, Harry Porung, Eldo Wongkar, Jeane Lalujan, Normans Luntungan, Seska E. Budiman, Royke O. Roring, Frangky R. Mamesah, Toni Supit, Pierre Makisanti, Vionita Kuera, dan Julyeta P.A. Runtuwene.
