Pemprov Sulut Gelar Rakor Percepatan MBG dan HLM TPID Bahas Data, SPPG, dan Inflasi
TUBERSMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah.
Komitmen itu ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan MBG Kabupaten/Kota se-Sulut yang dirangkaikan dengan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), digelar di Ruang C. J. Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Jumat (5/12/2025).
Rapat dipimpin Wakil Gubernur Sulut Dr. Victor Mailangkay, sambil membacakan sambutan Gubernur Yulius Selvanus, yang menegaskan bahwa Program MBG merupakan program prioritas nasional yang memerlukan respons cepat dari seluruh pemerintah daerah.
“Sulawesi Utara mendapat perhatian khusus Pemerintah Pusat. Karena itu percepatan dan ketepatan data menjadi syarat mutlak agar implementasi MBG berjalan sesuai target,” tegasnya.
Dalam arahannya, Wagub Mailangkay menggarisbawahi tiga fokus percepatan yang wajib ditindaklanjuti oleh seluruh kabupaten/kota:
Pertama pemutakhiran Data Penerima Manfaat, Pemda diminta mempercepat verifikasi data untuk seluruh sasaran MBG, baik di tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA, serta kelompok B3 (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita). Termasuk di dalamnya data anak terlantar dan fakir miskin.
“Data harus valid, lengkap, dan update. Tanpa data yang kuat, pelaksanaannya tidak akan efektif,” ujar Mailangkay.
Kedua Kesiapan Operasionalisasi SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiap daerah harus memastikan kesiapan tenaga, fasilitas, dan mekanisme layanan sehingga distribusi makanan bergizi dapat berjalan tanpa kendala.
Dan ketiga Evaluasi Kinerja SPPG Secara Ketat, Baik SPPG aglomerasi maupun SPPG wilayah 3T, diwajibkan menjalani evaluasi intensif untuk mengukur efektivitas dan mengidentifikasi kendala di lapangan.
Selain percepatan MBG, rakor juga membahas kondisi inflasi daerah yang masih fluktuatif. Beberapa komoditas penyumbang inflasi menjadi perhatian serius, di antaranya:
Cabai rawit dan bawang merah yang mengalami kenaikan harga signifikan.
Daging babi, yang memberikan andil inflasi sebesar 4,42%, jauh di atas rata-rata nasional.
Harga angkutan udara yang naik akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan lonjakan permintaan menjelang akhir tahun.
“Inflasi tidak hanya soal angka, tetapi juga berdampak pada daya beli masyarakat, distribusi pangan, hingga stabilitas ekonomi daerah,” jelas Wagub.
Sejumlah upaya yang telah dilakukan Pemprov dan TPID untuk meredam inflasi meliputi:
Gerakan Pangan Murah dan pasar murah di berbagai daerah.
Kolaborasi lintas sektor dalam stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Monitoring aktif di 15 kabupaten/kota untuk mendeteksi dini potensi gejolak harga.
Penguatan produksi dan distribusi domestik, termasuk kerja sama antarwilayah untuk memastikan suplai tetap stabil.
Pemprov menekankan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi. (Adv)
