Manado, tubersmedia.com – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulawesi Utara, Louis Carl Schramm, S.H., M.H., menjadi salah satu anggota dewan yang menerima langsung aspirasi warga Tokambahu yang menggelar aksi di depan Kantor DPRD Sulut, Rabu (15/7/2026).
Di hadapan puluhan warga yang didominasi ibu-ibu, Schramm menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
Warga Tokambahu, Kelurahan Makawidey, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, memprotes rencana pengambilalihan lahan tempat tinggal mereka seluas puluhan hektare oleh TNI. Mereka khawatir akan digusur dari tanah yang telah mereka huni lebih dari 24 tahun, yang menjadi tempat tinggal dan sumber mata pencaharian bagi 94 kepala keluarga.
Schramm mendengarkan dengan saksama keluhan warga yang menyampaikan bahwa mereka adalah nelayan dan petani yang menggantungkan hidup dari lahan tersebut. Seorang orator warga bahkan dengan lantang menyuarakan keprihatinan mereka.
“Kami lahir dan besar di situ. Kalau kami digusur, mau ke mana lagi? Kami ini orang miskin,” ujar salah satu perwakilan warga.
Menanggapi hal itu, Louis Schramm menegaskan bahwa meskipun lahan tersebut secara administratif merupakan tanah negara, warga tetap memiliki hak yang harus dilindungi.
Ia mengingatkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 mengenai status tanah adat dan prosedur perpanjangan hak atas tanah.
“Jika itu tanah negara, kewajiban negara adalah menghidupi masyarakat. Jangan khawatir, kami akan berjuang bersama masyarakat,” tegas Schramm di hadapan para pengunjuk rasa.
Schramm bersama anggota DPRD lainnya, Nic Lomban dan Paula Runtuwene, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
RDP akan menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan TNI, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan perwakilan masyarakat.
“Kami akan panggil semua pihak untuk duduk bersama mencari solusi yang tidak merugikan warga. Ini bukan soal siapa yang benar, tapi bagaimana negara hadir untuk rakyat,” ujar Schramm.
Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra ini juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal persoalan ini hingga ditemukan jalan keluar yang adil. Ia berharap ada solusi yang melindungi hak-hak warga tanpa mengorbankan kepentingan pembangunan daerah. (Jud)
