TUBERSMEDIA.COM – Anggota DPRD Sulawesi Utara dari Fraksi Demokrat, Henry Walukow, SE, menyampaikan dua isu penting dalam rapat paripurna pembahasan Ranperda RT/RW yang digelar Selasa (10/6/2025). Di hadapan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur, Henry menyuarakan keprihatinannya terkait meninggalnya seorang pasien RSUP Kandou serta penderitaan para pekerja asal Sulut di Kamboja.
“Saya mencermati ada dua hal yang sangat urgent. Pertama, kasus viral meninggalnya pasien Gabriel Sineleyen yang selama dua bulan dirawat di RSUP Kandou karena menunggu perbaikan alat medis. Sayangnya, hingga ajal menjemput, alat tersebut tak kunjung diperbaiki. Ini sangat memilukan bagi kita semua,” ujar Henry lantang.
Henry menilai, kejadian tragis ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh oleh Pemerintah Provinsi Sulut, khususnya Dinas Kesehatan. “Kiranya dinkes bisa melakukan evaluasi terhadap semua alat kesehatan di fasilitas pelayanan di Sulut. Kita ingin memastikan pelayanan kesehatan kepada warga berjalan baik dan kejadian seperti ini tidak terulang,” tegasnya.
Isu kedua yang disoroti Henry adalah nasib para pekerja migran asal Sulut yang menjadi korban di luar negeri, khususnya di Kamboja. Ia menekankan perlunya edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tergiur janji pekerjaan bergaji tinggi.
“Saya dorong agar Disnaker, Dinas Kominfo, dan pemerintah desa melakukan sosialisasi masif. Banyak masyarakat tergoda iming-iming gaji besar untuk bekerja di Kamboja, padahal kenyataannya mereka justru disiksa, diperas, bahkan ada yang meninggal dunia,” katanya prihatin.
Lebih lanjut, Henry meminta perhatian khusus dari pemerintah agar segera mengambil langkah konkret. “Saya percaya Gubernur punya jaringan intelijen yang kuat. Kita harus bantu mereka yang masih bekerja di sana agar bisa kembali berkumpul dengan keluarganya di Sulut,” imbuhnya, sembari mengapresiasi terobosan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dinilainya telah membawa lompatan besar bagi Sulut.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sulut Yulius Selvanus menyampaikan bahwa pihaknya akan memanggil manajemen RSUP Kandou untuk dimintai klarifikasi. “Karena ini ranahnya bukan pemerintah provinsi melainkan instansi vertikal, maka kita akan koordinasikan. Tapi memang kita sering berdiskusi agar pelayanan RSUP Kandou semakin membaik,” ujar Gubernur.
Mengenai masalah pekerja ilegal di luar negeri, Gubernur Yulius membenarkan bahwa banyak dari mereka berangkat tanpa prosedur resmi. “Enam orang yang meninggal sudah dipulangkan dan saya sendiri yang menyambut di bandara. Bahkan saya minta jenazah tidak dikremasi agar bisa kembali dalam keadaan utuh, sesuai tradisi kita di Sulut,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi saat ini tengah mempersiapkan pengiriman tenaga kerja ke Jepang, namun anggaran masih terbatas. “Baru sekitar 300 orang yang dibekali, semoga ke depan jumlahnya bertambah,” harap Gubernur Yulius.
