TUBERSMEDIA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna pada Selasa (24/6/2025), yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, SpB KBD, bersama Wakil Ketua Royke Anter, SE., ME dan Stela M. Runtuwene, AMd.Sek.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Sulut ini dilaksanakan dalam rangka penyampaian sekaligus penjelasan Gubernur Sulawesi Utara terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yaitu Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, didampingi Wakil Gubernur Dr. Johanis Victory Mailangkay, SH, MH serta Sekretaris Provinsi dan sejumlah pejabat Pemprov Sulut turut hadir dalam rapat tersebut.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Fransiscus Silangen menegaskan bahwa pelaksanaan paripurna ini merupakan hasil keputusan Badan Musyawarah (Banmus), yang telah menyepakati agenda penyampaian penjelasan gubernur terhadap dua Ranperda sekaligus mendengarkan tanggapan awal dari seluruh fraksi.
Fokus Pengelolaan Keuangan dan Penanggulangan Bencana
Dalam pemaparannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Langkah ini sejalan dengan semangat mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance).
“Peningkatan dan perbaikan pengelolaan kas daerah, penguatan tata kelola dana BOS di sekolah, optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta pengembangan sistem keuangan dan aset daerah yang terintegrasi adalah langkah strategis yang terus kami dorong,” tegas Gubernur.
Salah satu langkah nyata yang juga disampaikan dalam rapat adalah kebijakan Pemprov Sulut dalam menyuntikkan dana ke Bank SulutGo (BSG), sebagai bagian dari penguatan BUMD dalam mendukung stabilitas fiskal daerah.
Setelah pemaparan gubernur, seluruh fraksi di DPRD Sulut, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, NasDem, dan Gerindra, secara bulat menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan kedua Ranperda ke tahapan selanjutnya.
Keputusan ini menandai dimulainya proses pembahasan intensif di tingkat komisi dan panitia khusus DPRD untuk memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi pembangunan dan penanggulangan bencana di Sulut.
