TUBERSMEDIA.COM – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah strategis untuk memastikan kesiapan menghadapi dinamika cuaca ekstrem serta meningkatnya mobilitas masyarakat.
Hal ini ditegaskan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana serta Peningkatan Aktivitas Masyarakat yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin Manado, Kamis (4/12/2025).
Rakor ini turut dihadiri Wakil Gubernur Victor Mailangkay, unsur Forkopimda Sulut, instansi vertikal, lembaga kemanusiaan, serta jajaran pimpinan SKPD Pemprov Sulut—menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bencana bukan hanya urusan satu institusi, melainkan kerja bersama seluruh elemen pemerintahan.
Dalam arahannya, Gubernur Yulius menggarisbawahi kondisi cuaca yang kian tidak menentu akibat perubahan pola iklim. Ketidakstabilan ini berpotensi meningkatkan bencana hidrometeorologi, seperti:
banjir,
tanah longsor,
angin kencang,
serta gelombang laut tinggi.
“Kita harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tidak menunggu sampai bencana terjadi. Cuaca akhir tahun ini sulit diprediksi, jadi semua sektor wajib siaga penuh,” tegas Gubernur Yulius.
Ia juga mengingatkan bahwa menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Provinsi Sulawesi Utara masuk kategori daerah dengan kerentanan tinggi, sehingga kesiapan harus benar-benar maksimal.
Memasuki masa libur dan perayaan keagamaan, aktivitas masyarakat diprediksi meningkat signifikan. Mobilitas warga dipastikan memadati:
pusat perbelanjaan dan kuliner,
objek wisata,
tempat ibadah,
hingga jalur transportasi darat, laut, dan udara.
Kondisi ini membutuhkan manajemen pengamanan yang jauh lebih intens dan kolaboratif. “Pengawasan harus hadir di mana ada potensi kerumunan besar. Ini bukan hanya soal layanan publik, tetapi keselamatan warga,” ujar Wakil Gubernur Victor Mailangkay menambahkan.
Gubernur Yulius menekankan pentingnya soliditas lintas sektor, mulai dari BPBD, Basarnas, TNI/Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, hingga perangkat daerah di kabupaten/kota.
Beberapa poin instruksi Gubernur:
Penyiapan personel dan peralatan tanggap bencana 24 jam.
Pemantauan cuaca harian bekerja sama dengan BMKG dan instansi terkait.
Penguatan jalur komunikasi antarinstansi.
Respons cepat terhadap laporan masyarakat.
Pengawasan ketat di lokasi rawan bencana dan titik keramaian.
“Kita ingin memastikan Nataru berlangsung aman, tertib, dan masyarakat merasa negara hadir di saat dibutuhkan,” ucap Gubernur.
Kesiapsiagaan jelang Nataru bukan hanya agenda tahunan, namun menjadi ujian koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi tantangan iklim yang semakin ekstrem. Dengan data IRBI yang menempatkan Sulut dalam kategori risiko tinggi, upaya mitigasi menjadi semakin kritis, terutama di wilayah yang rentan seperti:
Manado dan Minahasa (rawan banjir),
Minahasa Tenggara dan Bolmong Raya (longsor),
Kabupaten Kepulauan (gelombang tinggi dan cuaca laut ekstrem).
Rakor ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun respons bencana yang proaktif, bukan reaktif—sebuah pendekatan yang sangat dibutuhkan dalam situasi iklim global saat ini. (Adv)
