Bitung-Tubersmedia.com
Pemerintah Kota Bitung menggelar upacara bendera dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30 di lapangan Kantor Wali Kota Bitung, Senin (4/5/2026).
Momentum tersebut menjadi ajang penegasan komitmen pemerintah daerah terhadap pendidikan berkualitas, tata kelola pemerintahan yang adaptif, serta pembangunan daerah yang berdaya saing.
Upacara dihadiri langsung Wali Kota Hengky Honandar, Wakil Wali Kota Randito Maringka, Ketua TP-PKK sekaligus Bunda PAUD Kota Bitung Ellen Honandar Sondakh, serta Sekretaris TP-PKK Kota Bitung Jacinta Marybell Maringka Gumolung.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemkot Bitung melakukan penandatanganan komitmen Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 yang transparan, adil, dan akuntabel. Selain itu, turut dideklarasikan budaya sekolah aman dan nyaman guna menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, ramah anak, dan bebas perundungan.
Sementara pada peringatan OTDA ke-30, amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa otonomi daerah harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui reformasi birokrasi, penguatan sinergi pusat dan daerah, serta peningkatan kemandirian fiskal berbasis potensi lokal.
Pemkot Bitung juga menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan sebagai fondasi menuju daerah yang maju, makmur, dan berdaya saing.
Wali Kota Hengky Honandar mengatakan momentum Hardiknas dan OTDA menjadi pengingat penting bahwa kemajuan daerah harus dimulai dari kualitas pendidikan dan pelayanan publik yang baik.
“Momentum Hardiknas ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi penguatan komitmen bersama untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan mampu menciptakan ruang belajar yang aman bagi seluruh anak-anak di Kota Bitung,” ujar Honandar.
Ia menambahkan, pendidikan merupakan investasi masa depan, sementara otonomi daerah menjadi peluang bagi pemerintah untuk lebih cepat menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
(AK)
