Manado, tubersmedia.com – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, mengumumkan serangkaian kebijakan prioritas untuk tahun 2026 yang berfokus pada pengendalian inflasi, percepatan transformasi digital, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi regional.
Arahan strategis ini disampaikan dalam forum High Level Meeting (HLM) yang mengumpulkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Senin (23/02/2026).
Pertemuan high level meeting ini dirancang untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter di tingkat provinsi. Para kepala daerah dari kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara turut hadir untuk membahas langkah konkret dalam menghadapi dinamika perekonomian global yang masih fluktuatif.
Dalam forum tersebut, Gubernur menekankan bahwa kolaborasi antarlembaga menjadi fondasi utama untuk menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat fundamental ekonomi lokal.
Selain itu, menurut Gubernur, stabilitas harga dan ketahanan pangan jadi prioritas utama. Mengacu pada catatan kinerja tahun 2025, perekonomian Sulawesi Utara menunjukkan performa impresif dengan pertumbuhan mencapai 5,66 persen. Angka ini melampaui rerata nasional yang berada di level 5,11 persen.
Meski demikian, Gubernur Yulius menginstruksikan jajarannya untuk tidak lengah terhadap potensi gejolak harga. Hingga penghujung Desember 2025, laju inflasi tahunan (year-on-year) di provinsi ini tercatat relatif rendah, yakni 1,23 persen.
Dalam pemaparannya, Gubernur mengidentifikasi ada sepuluh jenis barang dan jasa yang paling berkontribusi terhadap pembentukan inflasi. Dua komoditas dengan tekanan harga tertinggi adalah beras yang menyumbang 0,49 persen, diikuti oleh biaya pendidikan tinggi dengan kontribusi 0,25 persen. Menyikapi hal itu, strategi pengendalian akan difokuskan pada penguatan lumbung pangan daerah.
“Kita akan tingkatkan produktivitas padi melalui mekanisasi pertanian dan penerapan teknologi tepat guna. Selain itu, Perusahaan Umum Daerah (BUMD) Pangan dioptimalkan fungsinya sebagai offtaker yang mampu menyerap hasil panen petani sekaligus menjadi stabilisator harga di pasar,” ujar Gubernur dalam pidato arahannya.
Langkah antisipatif jangka pendek juga telah disiapkan. Pemerintah Provinsi bersama kabupaten/kota akan menggencarkan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar secara berkala serta pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara tepat sasaran.
Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mencanangkan empat pilar utama dalam rancangan pembangunan ekonomi tahun depan.
Pilar pertama adalah akselerasi transformasi digital yang tidak hanya menyasar layanan publik, tetapi juga sistem distribusi pangan dan perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di destinasi wisata.
Pilar kedua berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tereksekusi lebih cepat dan tepat sasaran. Gubernur secara spesifik meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memangkas birokrasi penghambat investasi, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hilirisasi industri manufaktur juga menjadi perhatian guna menciptakan rantai nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja.
Pilar ketiga menyasar perluasan akses keuangan bagi kelompok rentan. Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah mendorong literasi digital dan pembiayaan mikro bagi petani, nelayan, serta pelaku UMKM.
Sementara pilar keempat menggarisbawahi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan mengintegrasikan prinsip halal ke dalam sektor unggulan seperti pariwisata dan pertanian.
“Kita harus bergerak bersama secara terukur dan fokus untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tetap terjaga,” tegas Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi.
Forum HLM ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk mengeksekusi program-program prioritas secara disiplin. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara optimistis bahwa dengan koordinasi yang solid antara eksekutif, legislatif, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta akademisi dan media, target pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2026 dapat direalisasikan. (jud)
