Manado, tubersmedia.com – Guna memperkuat sistem deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.
Penyerahan SK berlangsung di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (17/3/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Yulius menegaskan bahwa FKDM memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas daerah. Keberadaan wadah yang bersentuhan langsung dengan warga ini diharapkan mampu mendeteksi sejak dini berbagai potensi gangguan.
“FKDM memiliki keterkaitan erat dengan badan intelijen dan Kesbangpol dalam rangka kewaspadaan. Tupoksi utamanya adalah deteksi dini. Pemerintah sangat bergantung pada informasi dari FKDM karena anggotanya tersebar hingga ke pelosok desa,” ujar Gubernur.
Demi memastikan fungsi tersebut berjalan optimal, Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran FKDM membangun jaringan kerja (networking) yang kuat hingga ke tingkat lurah dan kepala desa. Ia mengibaratkan peran pengurus FKDM sebagai “mata dan telinga” Gubernur yang harus mampu merespons cepat setiap riak permasalahan di lapangan.
“Networking kalian harus sampai ke tingkat bawah. Kalian adalah mata dan telinga Gubernur. Jika ada potensi masalah, harus segera dicegah. Ibarat api, padamkanlah saat masih kecil sebelum membesar,” tegasnya.
Selain aspek kesigapan, Gubernur Yulius memberikan peringatan keras terkait netralitas organisasi. Ia menegaskan bahwa FKDM tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis.
“FKDM harus netral. Saya tidak mau organisasi ini dijadikan alat politik dalam bentuk apa pun. Selain itu, setiap pengurus harus berhati-hati dalam berucap dan bertindak, karena setiap pernyataan kalian bisa dianggap sebagai representasi kebijakan Gubernur,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua FKDM Sulawesi Utara, Stevi Sumampow, menyatakan kesiapan penuh untuk menjalankan amanat tersebut. Ia menegaskan akan segera memperluas struktur kepengurusan hingga ke tingkat kabupaten/kota untuk memastikan sistem kewaspadaan dini berjalan maksimal.
“Kami siap menjalankan arahan Pak Gubernur sesuai tupoksi yang ada. Koordinasi dengan satuan kerja terkait akan terus kami perkuat agar FKDM Sulut bisa menjadi organisasi unggulan dalam menjaga keamanan daerah,” ujar Stevi.
Dengan terbentuknya kepengurusan FKDM Sulut 2026 ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap tercipta sinergi yang lebih solid dalam menciptakan suasana daerah yang kondusif, aman, dan damai bagi seluruh masyarakat.
