TUBERSMEDIA.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Raihan ini menjadi kali ke-11 secara berturut-turut, menandai konsistensi dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan.
Apresiasi terhadap pencapaian ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Sulut, Stella Marlina Runtuwene, A.Md.Sek. Ia menilai keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh unsur pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Dr. Viktor Mailangkai, SH.MH, termasuk perangkat daerah yang turut menjaga disiplin anggaran.
“WTP sebelas kali berturut-turut adalah indikator bahwa penggunaan anggaran kita sudah tepat dan sesuai aturan. Ini patut diapresiasi dan ditingkatkan,” ujar Stella Marlina, yang juga menjabat sebagai Bendahara Partai NasDem Sulut.
Namun demikian, Stella juga menyoroti adanya tiga catatan dari BPK RI yang harus segera ditindaklanjuti. Dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Komisi IV DPRD Sulut, ia mendorong agar perangkat daerah terkait segera melakukan perbaikan sebelum tenggat waktu yang diberikan oleh BPK.
“Sebelum 60 hari, kami harapkan semua catatan BPK sudah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait, agar tidak menjadi beban bagi pemerintahan YSK–Viktory di masa mendatang,” tegasnya.
Opini WTP ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BPK RI, Dr. Budi Prijono, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut yang digelar pada Senin, 2 Juni 2025. Momen ini menjadi catatan penting dalam perjalanan tata kelola pemerintahan Sulawesi Utara, yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
Capaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk terus memperbaiki tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memastikan keberlanjutan program pembangunan daerah secara menyeluruh.
Dengan raihan opini WTP ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meneguhkan komitmennya dalam menjaga kepercayaan publik dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara, demi mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.
