MANADO, TUBERSMEDIA.COM
Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Donald Trump menetapkan tarif baru sebesar 19 persen untuk salah satu produk ekspor Indonesia Tarif ini turun dari sebelumnya sebesar 32 persen ini terlihat sebagai kemenangan diplomatik. Namun, di balik angka tersebut, tersembunyi pertanyaan besar apa yang sebenarnya dikorbankan Indonesia dalam kesepakatan ini?
Bersamaan dengan kesepakatan tarif tersebut, Indonesia juga sepakat membeli komoditas energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS, serta produk agrikultur sebesar 4,5 miliar dolar AS. Tak cukup sampai di situ, Indonesia juga akan mengimpor 50 unit pesawat Boeing terbaru, sebagian besar tipe Boeing 777
Negosiasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bersama tim Indonesia dengan Menteri Perdagangan AS dan United States Trade Representative (USTR) di Washington D.C. pada 9 Juli 2025, berujung pada penundaan penerapan tarif tersebut hingga 1 Agustus 2025. Menurut Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, masih ada waktu untuk bernegosiasi ulang Tetapi, pertanyaannya dinegosiasikan untuk siapa, dan demi kepentingan siapa?
Pemerintah memang mencatatkan kabar baik Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN mengalami surplus sebesar Rp4,3 triliun pada akhir April 2025. Namun, surplus anggaran tidak seharusnya dijadikan dalih untuk membuka pintu lebar-lebar terhadap praktik imperialisme ekonomi gaya baru.
Seorang Adam Smith yg di kenal sebagai Bapak Ekonomi Modern dalam bukunya The Wealth of Nations pernah menulis
“It is the maxim of every prudent master of a family, never to attempt to make at home what it will cost him more to make than to buy”
Ungkapan ini sering dijadikan justifikasi dalam dinamika ekonomi Suatu Negara Namun, dalam konteks hubungan global yang timpang, pepatah ini juga bisa dibaca sebagai kritik terhadap praktik ekonomi yang merugikan kepentingan domestik, khususnya negara-negara berkembang Apalagi Indonesia
Yang terjadi saat ini bukan lagi kolonialisme bersenjata, tetapi penjajahan melalui skema ekonomi dan perjanjian dagang yang timpang. Inilah yg di namakan imperialisme, di mana dominasi dilakukan melalui kekuatan pasar, kontrol atas sumber daya, dan tekanan politik luar negeri yang dibungkus dalam diplomasi dagang.
Indonesia seharusnya tidak menjadi pasar pasif yang tunduk pada permainan dagang negara besar Sebaliknya, Indonesia harus Berdikari (Berdiri di atas Kaki Sendiri)
bukan tunduk pada tekanan global dengan godaan angka angka manis tertulis
Waktunya ini menjadi momen bagi Rakyat, Mahasiswa, dan Para Kritikus lainnya dibutuhkan untuk mengawal dan mengkritisi arah kebijakan Ekonomi ini,Kita tidak boleh membiarkan penjajahan berganti baju menjadi “kerja sama”, atau “tarif yang diturunkan”, padahal dalam giatnya justru memperkuat Ekspansi Asing ke tanah Air dalam skala Ekonomi (Imperialisme)
Yang kita butuhkan adalah wakil rakyat yang bersuara, bukan yang menghilang seperti biasanya Yg terjadi,diam di balik meja perundingan, lalu muncul dengan titipan narasi kemenangan palsu
mereka tak bisa ditemukan di ruang publik, mungkin…
cobalah tanyakan pada rumput yang bergoyang. (***)
