Manado, tubersmedia.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Utara, Louis Schramm, mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk lebih aktif mengawasi praktik alih daya (outsourcing). Menurutnya, banyak laporan pelanggaran yang masuk ke DPRD, namun Disnaker dinilai masih pasif.
“Disnaker jangan sampai tutup mata akan hal ini. Disnaker harus turun memantau hal ini,” tegas Louis yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulut itu, Senin (18/5/2026).
Fokus pengawasan, menurut Louis, adalah perlindungan hak normatif pekerja. Ia menuding ada indikasi kuat bahwa sejumlah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja di Sulut sengaja mengabaikan kewajiban, seperti membayar upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) hingga tidak mendaftarkan pekerja ke BPJS.
“Karena ditemukan indikasi kuat banyak perusahaan alih daya tidak menjalankan kewajibannya,” ujar legislator Dapil Kota Manado ini.
Louis juga mengingatkan pemerintah agar tidak menelan mentah-mentah laporan administratif korporasi. Evaluasi di lapangan, menurutnya, penting untuk memastikan kesejahteraan buruh.
“Jangan hanya mengandalkan laporan perusahaan karena pasti terlihat baik. Tapi lihat bagaimana realisasi di lapangan, sesuai atau tidak,” tandasnya. (Jud)
