Manado, tubersmedia.com – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang berlangsung pada Selasa (23/6/2026) menjadi ajang penyampaian dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis.
Di hadapan legislator, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., memaparkan secara rinci pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam laporannya, Gubernur Yulius menyoroti keberhasilan pemerintah provinsi menjaga ketahanan fiskal di tengah kebijakan efisiensi belanja nasional.
Realisasi pendapatan daerah sepanjang 2025 menembus angka Rp3,65 triliun, atau 96,38 persen dari target yang telah ditetapkan.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp3,32 triliun, setara dengan 91,36 persen dari alokasi anggaran.
Pengelolaan keuangan yang prudent ini menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177,13 miliar. Angka ini mencerminkan efektivitas pengelolaan anggaran yang tetap mengutamakan kehati-hatian tanpa mengurangi daya dorong program pembangunan.
Kekuatan ekonomi daerah juga semakin kokoh tercermin dari lonjakan total Aset Daerah yang naik signifikan menjadi Rp11,49 triliun, meningkat dari Rp10,78 triliun pada tahun sebelumnya. Di sisi lain, pemerintah daerah juga berhasil menekan kewajiban atau utang secara drastis dari Rp1,26 triliun menjadi hanya Rp849 miliar.
Keberhasilan pengelolaan fiskal itu berjalan seiring dengan perbaikan berbagai indikator makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,66 persen, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional yang berada di angka 5,11 persen.
Pengendalian inflasi juga menjadi salah satu catatan penting. Pemprov Sulut berhasil menjaga stabilitas harga dengan angka inflasi 1,23 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 2,92 persen. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Di sektor sosial, capaian pengentasan kemiskinan menunjukkan hasil yang signifikan. Angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 6,62 persen, menurun drastis dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 8,25 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga turun menjadi 5,78 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Utara meningkat menjadi 76,32, melampaui capaian nasional. Nilai Tukar Petani naik menjadi 125,21 dan Nilai Tukar Nelayan mencapai 112,17, menandakan membaiknya kesejahteraan sektor primer.
Sederet Penghargaan Nasional dan Prestasi Lain
Torehan kinerja positif ini membawa Sulawesi Utara meraih sejumlah penghargaan di tingkat nasional. Provinsi ini dinobatkan sebagai Terbaik I Kategori Provinsi Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat Regional Sulawesi pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026.
Sulut juga meraih Terbaik II untuk Pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Di bidang tata kelola keuangan, Pemprov Sulut berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Ini menjadi simbol tertinggi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Capaian lain yang tak kalah membanggakan adalah revitalisasi total Museum Negeri Sulawesi Utara menjadi pusat wisata edukasi modern.
Provinsi Sulut juga mencatatkan sejarah sebagai yang pertama di Indonesia yang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Dorongan Regulasi Perizinan dan Sinergi Pusat-Daerah
Selain membahas pertanggungjawaban APBD, Gubernur Yulius juga mendorong percepatan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Regulasi ini diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum, memangkas birokrasi yang berbelit, dan menarik arus investasi secara terstruktur guna mendongkrak ekonomi kerakyatan dan pelaku UMKM.
Kehadiran regulasi ini juga akan mengoptimalkan pemberian insentif di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta meningkatkan penilaian kepatuhan pelayanan publik dari lembaga pengawas nasional seperti Ombudsman RI dan KPK-MCSP.
Melalui forum paripurna ini, Gubernur Yulius berharap sinergitas yang harmonis bersama DPRD Provinsi Sulawesi Utara dapat terus terjaga. Kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dinilai kunci untuk melahirkan regulasi terbaik yang berdampak nyata bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan berkelanjutan di Bumi Nyiur Melambai. (Jud)
