Manado, tubersmedia.com – DPRD Sulut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut, Senin (11/5/2026).
Dalam rapat evaluasi triwulan I 2026 yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Utara, Louis Schramm itu, perhatian publik tertuju pada Sekretaris Komisi IV, Pricilia Cindy Wurangian, yang melontarkan sejumlah pertanyaan kritis.
Cindy menyoroti tiga isu utama: implementasi pembatasan akses media sosial bagi pelajar di bawah 16 tahun, kekhawatiran maraknya penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang menggerus daya pikir kritis siswa, serta mekanisme bantuan studi dan sinkronisasi data Program Keluarga Harapan (PKH).
“Saya ingin tahu, seperti apa implementasi pembatasan akses media sosial di Sulawesi Utara? Saya melihat sekolah-sekolah sekarang mayoritas meminta siswa membawa perangkat elektronik. Jangan sampai kemampuan berpikir kritis anak-anak kita digantikan oleh AI semuanya,” tegas Cindy di ruang rapat.
Ia mendorong Dinas Pendidikan untuk belajar dari daerah lain yang sudah memiliki regulasi jelas. “Kita lihat contoh kota-kota lain yang sudah maju. Mereka punya surat edaran yang jelas dengan indikator yang tidak abu-abu. Saya ingin tahu apakah dinas pendidikan Sulawesi Utara memiliki hal yang sama,” ucapnya.
Cindy juga mempertanyakan mekanisme bantuan studi bagi siswa SMA dan SMK, termasuk apakah penerima tahun sebelumnya masih berhak mendaftar kembali. Ia menagih penjelasan soal sinkronisasi data Pemprov dengan pusat terkait bantuan PKH bagi anak usia sekolah. “Bagaimana dinas pendidikan mensinkronkan data yang banyak digunakan pemerintah pusat? Kita tahu ada bantuan PKH yang komponennya anak usia sekolah,” tukasnya.
Kepala Dinas Dikda Sulut, Femmy Suluh, menjelaskan bahwa kebijakan pengumpulan ponsel saat jam pelajaran sudah berjalan. Siswa diwajibkan menyerahkan ponsel sebelum pelajaran dimulai dan baru mendapatkannya kembali seusai kegiatan belajar. Langkah ini, kata dia, membuat siswa lebih banyak bersosialisasi langsung.
Namun, Komisi IV DPRD Sulut tidak puas hanya dengan jawaban lisan. Mereka mengagendakan kunjungan lapangan ke sekolah-sekolah untuk memantau langsung implementasi kebijakan tersebut. Rapat kemudian dilanjutkan dengan agenda bersama Disnakertrans Sulut yang turut dihadiri kepala dinas beserta jajarannya. (Jud)
